Optimalisasi pengawasan orang asing pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang
| contributor author | Tutik Nur Eni, Ishviati J Koenti, Takariadinda Diana Ethika |
| date accessioned | Fri, 27 February 2026 |
| date available | Fri, 27 February 2026 |
| date issued | Sabtu, 16 Mei 2020 |
| description abstract | Indonesia issued a policy through Presidential Regulation Number 21 Year 2016 Concerning Free Visit Visa. However, the policy turned out to be not as expected in empirical practice. Therefore this study takes the formulation of the problem of how the supervision of Foreigners before and after the enactment of Presidential Regulation Number 21 Year 2016 Concerning Free Visit Visa tentang Bebas Visa Kunjungan at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta and how to optimize the supervision of Foreigners at the Regional Office of the Ministry of Law and Rights Human Rights Special Region of Yogyakarta in the future. As a normative legal research, secondary data collection is done by studying documents or library materials. The results of data collection through the study of documents or literature are then combined by examining, analyzing, and understanding relevant information which is then taken to be limited to relevant matters and in accordance with the topic being raised. In addition, this study uses several approaches as a guiding direction so that it can facilitate data collection, namely the statute approach and conceptual approach. Based upon the research questions above, it could be proposed some primary conclusions, ie: in carrying out the supervision of the absence of SOP (standard operating procedure) on the Alien supervision team and the limited number of human resources (especially PPNS Immigration). In addition, the amount of the supervision budget is not proportional to the increasing number of foreigners who enter after the enactment of Presidential Regulation |
| subject | Optimalisasi pengawasan orang asing pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang |
| title | Optimalisasi pengawasan orang asing pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang |
| type |
Baru-baru ini ditambahkan
-
Capacity Restraint Assignment Model Using Fuzzy Travel Cost
Rabu, 01 April 2015 (Nindyo Cahyo Kresnanto - 2015)
Jurnal Internasional Terindeks Scopus...
-
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKUL TAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS .JANABADRA
Kamis, 26 Agustus 2021 (FEB - 2021)
kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)...
-
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya d
Selasa, 05 Januari 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Pasal 1 Tujuan Kerja Sama Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tin...
-
meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka
Minggu, 05 Desember 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tri Dha...
-
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN PRODI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA
Senin, 03 Mei 2021 (PRODI AKUNTANSI - 2021)
Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Skema Pertukaran Pelajar Dalam Perguruan Tinggi Universitas [anabadra dengan Luar Program Studi antara Program Studi Akuntansi Fakult...