Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Viktimologi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ten
| contributor author | Arinatha Fardian, Sigit Herman Binaji, Suryawan Rahardja |
| date accessioned | Fri, 27 February 2026 |
| date available | Fri, 27 February 2026 |
| date issued | Sabtu, 02 November 2019 |
| description abstract | Legal protection efforts for narcotics abuse victims are based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which can be in the form of sanctions for action. This study aims to determine victims of narcotics abusers in terms of victimization based on Law Number 35 Year 2009 and legal protection for victims of narcotics abusers and the obstacles they face. Data collected from the results of research, both library research and field research, are then analyzed descriptively qualitatively, namely the method of data analysis by grouping data and selecting data obtained from research according to its quality and truth, then linked to laws and theories obtained from the literature, so obtained answers to the problems studied. Victims of narcotics abusers in terms of victimization based on Law Number 35 Year 2009 are those who unintentionally use narcotics, because they are persuaded, tricked, tricked, forced, and/or threatened to use narcotics. However, in practice those who are considered victims are those who have just been first caught red-handed with evidence that does not exceed those stipulated in the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010. Legal protection for victims of narcotics abusers is carried out through rehabilitation. There are two types of rehabilitation provided, namely medical rehabilitation and social rehabilitation. The victims of abusers who were caught red-handed by the National Narcotics Agency immediately carried out rehabilitation without due process. While those who were caught red-handed by the Police, even though the evidence was under the provisions of the Circular of the Supreme Court No. 4 of 2010 |
| subject | Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Viktimologi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ten |
| title | Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Viktimologi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ten |
| type |
Baru-baru ini ditambahkan
-
Capacity Restraint Assignment Model Using Fuzzy Travel Cost
Rabu, 01 April 2015 (Nindyo Cahyo Kresnanto - 2015)
Jurnal Internasional Terindeks Scopus...
-
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKUL TAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS .JANABADRA
Kamis, 26 Agustus 2021 (FEB - 2021)
kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)...
-
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya d
Selasa, 05 Januari 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Pasal 1 Tujuan Kerja Sama Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tin...
-
meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka
Minggu, 05 Desember 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tri Dha...
-
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN PRODI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA
Senin, 03 Mei 2021 (PRODI AKUNTANSI - 2021)
Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Skema Pertukaran Pelajar Dalam Perguruan Tinggi Universitas [anabadra dengan Luar Program Studi antara Program Studi Akuntansi Fakult...