Peranan Penegak Hukum terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online dalam Peradilan Pidana di Indonesia (
| contributor author | Aldino Perdana Guntar, Fransisca Romana Harjiyatni, Eko Nurhayanto |
| date accessioned | Fri, 27 February 2026 |
| date available | Fri, 27 February 2026 |
| date issued | Senin, 11 Mei 2020 |
| description abstract | The role of law enforcement in the process of enforcement of criminal justice law in Indonesia is very important to give birth to public order, legal certainty and a sense of justice for all Indonesians, including in the criminal acts of online prostitution. This research uses a type of sociological juridical (socio-legal approach) study with the type of analytical descriptive research. The data used includes primary data and secondary data. The results of the study stated that the role of law enforcement against criminal online prostitution in DIY is done by the police, prosecutors and judiciary (court) in accordance with its duties and authorities in the legislation. The obstacles faced by law enforcement in the aid online prostitution in DIY are divided into 2 internal and external. Internal constraints include a lack of legal devices to ensnare actors (PSK) and users (consumers) online prostitution, a lack of police personnel who can immediately follow up the findings of cyber teams, the need for up to date equipment and personnel capabilities To compensate cyber crimes, the difficulty of completing evidence and witnesses for a court endowment and still a lack of socialization programs related to online prostitution as a preventative. External constraints include, a permissive community attitude toward online prostitution encountered, growing the market share of online prostitution, less friendly cooperation with other parties such as hotels or nightspots, as well as admin constraints or business operators of online prostitution are moved from outside Yogyakarta. |
| subject | Peranan Penegak Hukum terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online dalam Peradilan Pidana di Indonesia ( |
| title | Peranan Penegak Hukum terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online dalam Peradilan Pidana di Indonesia ( |
| type |
Baru-baru ini ditambahkan
-
Capacity Restraint Assignment Model Using Fuzzy Travel Cost
Rabu, 01 April 2015 (Nindyo Cahyo Kresnanto - 2015)
Jurnal Internasional Terindeks Scopus...
-
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKUL TAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS .JANABADRA
Kamis, 26 Agustus 2021 (FEB - 2021)
kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)...
-
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya d
Selasa, 05 Januari 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Pasal 1 Tujuan Kerja Sama Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tin...
-
meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka
Minggu, 05 Desember 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tri Dha...
-
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN PRODI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA
Senin, 03 Mei 2021 (PRODI AKUNTANSI - 2021)
Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Skema Pertukaran Pelajar Dalam Perguruan Tinggi Universitas [anabadra dengan Luar Program Studi antara Program Studi Akuntansi Fakult...