TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIME
| contributor author | Ziko Ostaki, Francisca Romana Harjiyatni, Sri Handayani Retna Wardani |
| date accessioned | Fri, 27 February 2026 |
| date available | Fri, 27 February 2026 |
| date issued | Rabu, 30 Mei 2018 |
| description abstract | The position of the Governor's Decree in the hierarchy of laws and regulations in Article 7 of Law number 12 of 2011 on the Establishment of Laws and Regulations is not included in it, but the position of the Governor's Decree is a form of Governor's action in exercising administrative authority. This means that the validity of the Decree of the Governor in the conduct of the legal Regional Arrangement insofar as it is governed by law, it is based on Article 87 of Law number30 Year 2014 on Government Administration, however, the cancellation of regional land use using the Governor's Decree shows that the distribution of power in Indonesia is not working, this is because according to Article 251 of Law number23 of 2014 on Regional Government states that if in the process of cancellation of the regional regulation there is an objection, then submitted through the Minister of Home Affairs. The process thus shows that the government is not running properly, then the ideal concept in the cancellation of local regulations in return again to the judicial institution according to its functions and duties under Article 24A of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. |
| subject | TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIME |
| title | TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIME |
| type |
Baru-baru ini ditambahkan
-
Capacity Restraint Assignment Model Using Fuzzy Travel Cost
Rabu, 01 April 2015 (Nindyo Cahyo Kresnanto - 2015)
Jurnal Internasional Terindeks Scopus...
-
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKUL TAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS .JANABADRA
Kamis, 26 Agustus 2021 (FEB - 2021)
kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)...
-
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya d
Selasa, 05 Januari 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Pasal 1 Tujuan Kerja Sama Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tin...
-
meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka
Minggu, 05 Desember 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tri Dha...
-
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN PRODI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA
Senin, 03 Mei 2021 (PRODI AKUNTANSI - 2021)
Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Skema Pertukaran Pelajar Dalam Perguruan Tinggi Universitas [anabadra dengan Luar Program Studi antara Program Studi Akuntansi Fakult...