Perlindungan hukum bagi pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap larangan persaingan u
| contributor author | Sunarto Sunarto, Raden Murjiyanto, Sudiyana Sudiyana |
| date accessioned | Fri, 27 February 2026 |
| date available | Fri, 27 February 2026 |
| date issued | Rabu, 06 November 2019 |
| description abstract | The purpose of this research is 1) To find out and analyzet the construction of legal protection for business actors procurement services of Government against the prohibition of business competition, especially the problem tender conspiracy; and 2) To find out and analyse about law enforcement on business competition in the procurement of government services that have been carried out in Indonesia. The type of research used in this study is normative juridical law research and is supported with empirical data, with the research nature of descriptive analytical. The approach used by the authors in this study is a legal approach and a case approach, with the research site in Bantul Regency. The types of data used are primary Data and secondary Data, with data collection techniques that are through interviews, question lists, and document studies. Analysis of the data used is qualitative analysis. The results showed that protection for business people procurement of goods/services of Government against the prohibition of unfair business competition, especially the tender conspiracy problem is governed in the act of Prohibition on monopoly and competition practices. The unhealthy business, especially in article 22 to article 24. The tender conspiracy is regulated specifically in article 22 of the Monopoly Act and unhealthy business competition. Enforcement of laws against violations of business competition in the procurement of government goods/services, especially the tender conspiracy in Indonesia can be conducted by the Commission of Business Competition supervisor through the examination and allotment of sanctions sanctions |
| subject | Perlindungan hukum bagi pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap larangan persaingan u |
| title | Perlindungan hukum bagi pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap larangan persaingan u |
| type |
Baru-baru ini ditambahkan
-
Capacity Restraint Assignment Model Using Fuzzy Travel Cost
Rabu, 01 April 2015 (Nindyo Cahyo Kresnanto - 2015)
Jurnal Internasional Terindeks Scopus...
-
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKUL TAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS .JANABADRA
Kamis, 26 Agustus 2021 (FEB - 2021)
kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)...
-
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya d
Selasa, 05 Januari 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Pasal 1 Tujuan Kerja Sama Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tin...
-
meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka
Minggu, 05 Desember 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tri Dha...
-
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN PRODI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA
Senin, 03 Mei 2021 (PRODI AKUNTANSI - 2021)
Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Skema Pertukaran Pelajar Dalam Perguruan Tinggi Universitas [anabadra dengan Luar Program Studi antara Program Studi Akuntansi Fakult...