Juridical Review of Land Dispute Decisions in the Administrative Court of Yogyakarta
| contributor author | Erna Sri Wibawanti |
| date accessioned | Fri, 27 February 2026 |
| date available | Fri, 27 February 2026 |
| date issued | Selasa, 25 Agustus 2020 |
| description abstract | The results showed that land disputes handled by the Yogyakarta State Administrative Court, 11 from 12 lawsuits, when it is viewed from the subjects (Plaintiffs and Defendants), the one who sued were individuals and only one is a Private Legal Entity, while the defendant is the Head of the Land Office and Village Chief. Most of the objects of the dispute are the Land Certificates , the Decree of Giving Rights and the silence of the officials (negative fictitious). This negative fictitious dispute object no longer exists after the Act No. 30 of 2014, because the provisions regarding negative fiction have been changed to positive fictitious provisions. However, because fictitious positive State Administrative decisions are relatively less published than negative fictions, even positive fictional claims to the State Administrative Court are less frequent. Until this research was conducted, there was no land suit that consisted of Positive Fictitious decisions that entered the Yogyakarta Administrative Court. The basis of the land dispute lawsuit at the Yogyakarta State Administrative Court is generally because the Plaintiff feels aggrieved because of the object of material disability, formal disability, and a violation of the Principles of Good Governance. The form of judges’ decisions in land disputes at State Administrative Court is Court is mostly ”NO” (Niet OnvarkelijkVerklaard, which is 6 cases in 12 cases. This happened because the lawsuit registered was often made in such a way by the Advocates, as if it should be examined up to the point of the case. After examining the subject matter, through verification and examination of witnesses, it was discovered that the exception was the object of the dispute. |
| subject | Juridical Review of Land Dispute Decisions in the Administrative Court of Yogyakarta |
| title | Juridical Review of Land Dispute Decisions in the Administrative Court of Yogyakarta |
| type |
Baru-baru ini ditambahkan
-
Capacity Restraint Assignment Model Using Fuzzy Travel Cost
Rabu, 01 April 2015 (Nindyo Cahyo Kresnanto - 2015)
Jurnal Internasional Terindeks Scopus...
-
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKUL TAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS .JANABADRA
Kamis, 26 Agustus 2021 (FEB - 2021)
kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)...
-
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya d
Selasa, 05 Januari 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Pasal 1 Tujuan Kerja Sama Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tin...
-
meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka
Minggu, 05 Desember 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tri Dha...
-
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN PRODI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA
Senin, 03 Mei 2021 (PRODI AKUNTANSI - 2021)
Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Skema Pertukaran Pelajar Dalam Perguruan Tinggi Universitas [anabadra dengan Luar Program Studi antara Program Studi Akuntansi Fakult...