The Responsibilities of the State in the Fulfillment of Inclusive Education for Persons with Disabil
| contributor author | Nita Ariyani, Dwi Oktafia Ariyanti, Dyah Permata Budi Asri |
| date accessioned | Fri, 27 February 2026 |
| date available | Fri, 27 February 2026 |
| date issued | Jumat, 06 Maret 2020 |
| description abstract | Indonesia has signed The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) in 2006 and ratified it through The Law Number 19 of Year 2011 concerning Ratification of The UNCRPD. Inclusive education is one of the mandates that must be realized in The UNCRPD but Indonesia not yet to realize the fulfillment of inclusive education for persons with disabilities. The arrangements for inclusive education in Indonesia are only technically regulated up to primary and secondary education. There are many problems regarding the fulfillment of inclusive education like educational facilities and teaching methods are not yet accessible, The inclusive education system in Indonesia has not yet been built systematically, etc. Indonesia need to make National Strategy to realize Inclusive Education. This research emphasizes the responsibilities of the state in the fulfillment of inclusive education for persons with disabilities in Indonesia. The type of research used is normative juridical research, that examines legal regulations relating to inclusive education for persons with disabilities. |
| subject | The Responsibilities of the State in the Fulfillment of Inclusive Education for Persons with Disabil |
| title | The Responsibilities of the State in the Fulfillment of Inclusive Education for Persons with Disabil |
| type |
Baru-baru ini ditambahkan
-
Capacity Restraint Assignment Model Using Fuzzy Travel Cost
Rabu, 01 April 2015 (Nindyo Cahyo Kresnanto - 2015)
Jurnal Internasional Terindeks Scopus...
-
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKUL TAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS .JANABADRA
Kamis, 26 Agustus 2021 (FEB - 2021)
kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)...
-
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya d
Selasa, 05 Januari 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Pasal 1 Tujuan Kerja Sama Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tin...
-
meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka
Minggu, 05 Desember 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tri Dha...
-
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN PRODI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA
Senin, 03 Mei 2021 (PRODI AKUNTANSI - 2021)
Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Skema Pertukaran Pelajar Dalam Perguruan Tinggi Universitas [anabadra dengan Luar Program Studi antara Program Studi Akuntansi Fakult...