KEDUDUKAN KETETAPAN MPR DALAM TEORI DAN PRAKTIK KETATANEGARAAN DI INDONESIA
| contributor author | Nita Ariyani |
| date accessioned | Fri, 27 February 2026 |
| date available | Fri, 27 February 2026 |
| date issued | Senin, 15 April 2019 |
| description abstract | The decree of the MPR was reviewed based on the theory of Von Stufentbau De Rechtsordnung (Theory of Hans Nawiasky) not including legislation but included in the category of Staatsgrundgesetz (Basic/State Rules) which is the basis for the formation of more laws and regulations low. If the MPR decree is classified into a type of legislation then it is the same as placing it too low because the MPR Decree is included in the Staatgrundgesetz category (Basic Rules/Principles of the State and He provisions of the People's Consultative Assembly in terms of constitutional practices in Indonesia remain included in the type and hierarchy of laws and regulations as referred to in Article 7 paragraph (1) of Law Number 12 Year 2011 concerning the Establishment of Legislation for reasons of practicality in constitutional practice even though the theory and juridical consequences (amendments to the 1945 Constitution specifically regarding the authority of the MPR) do not allow for the inclusion of the MPR Decree as a type of legislation. Because in theory the position of the MPR Decree is higher and is not a statutory regulation but constitutes the Basic Rules/Principles of the State and a juridical consequence that the MPR does not have the authority to set out the Broad Outlines and Guidelines of the State but only has the authority to amend and stipulate laws the state of 1945 |
| subject | KEDUDUKAN KETETAPAN MPR DALAM TEORI DAN PRAKTIK KETATANEGARAAN DI INDONESIA |
| title | KEDUDUKAN KETETAPAN MPR DALAM TEORI DAN PRAKTIK KETATANEGARAAN DI INDONESIA |
| type |
Baru-baru ini ditambahkan
-
Capacity Restraint Assignment Model Using Fuzzy Travel Cost
Rabu, 01 April 2015 (Nindyo Cahyo Kresnanto - 2015)
Jurnal Internasional Terindeks Scopus...
-
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKUL TAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS .JANABADRA
Kamis, 26 Agustus 2021 (FEB - 2021)
kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)...
-
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya d
Selasa, 05 Januari 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Pasal 1 Tujuan Kerja Sama Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tin...
-
meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka
Minggu, 05 Desember 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tri Dha...
-
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN PRODI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA
Senin, 03 Mei 2021 (PRODI AKUNTANSI - 2021)
Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Skema Pertukaran Pelajar Dalam Perguruan Tinggi Universitas [anabadra dengan Luar Program Studi antara Program Studi Akuntansi Fakult...