Obligation of Establishment Registration of A Partnership Business Entity Based on Commercial Law Co
| contributor author | Raden Murjiyanto, Devi Andani |
| date accessioned | Thu, 26 February 2026 |
| date available | Thu, 26 February 2026 |
| date issued | Senin, 14 Desember 2020 |
| description abstract | Commercial Law Code (KUHD) set regarding about process of establishing business entities in the form of partnerships such as the General Partnership and the Limited Partnership (Comanditair Vennootschap/CV), there must be registered with the Registrar of the local District Court. Then based on the Minister of Law and Human Rights Regulation of the Republic of Indonesia Number 17 the Year 2018 Regarding the Registration of Limited Partnership, General Partnership, and Civil Partnership, the registration is carried out at the Directorate General of General Law Administration of the Ministry of Law and Human Rights, through the electronic system (online). The new regulation does not revoke the registration provisions regulated in the Commercial Law Code. This research employed the normative legal research method by examining the applicable laws and regulations. The results of this research show the District Court has not accepted registration of partnership business entities, but direct registration is carried out electronically through the Business Entity Administration System (Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU)) at the Ministry of Law and Human Rights. Then from the aspect of responsibility, the partnership is not binding on a third party so that each partner is individually responsible up to the personal property. |
| subject | Obligation of Establishment Registration of A Partnership Business Entity Based on Commercial Law Co |
| title | Obligation of Establishment Registration of A Partnership Business Entity Based on Commercial Law Co |
| type |
Baru-baru ini ditambahkan
-
Capacity Restraint Assignment Model Using Fuzzy Travel Cost
Rabu, 01 April 2015 (Nindyo Cahyo Kresnanto - 2015)
Jurnal Internasional Terindeks Scopus...
-
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKUL TAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS .JANABADRA
Kamis, 26 Agustus 2021 (FEB - 2021)
kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)...
-
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya d
Selasa, 05 Januari 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Pasal 1 Tujuan Kerja Sama Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tin...
-
meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka
Minggu, 05 Desember 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tri Dha...
-
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN PRODI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA
Senin, 03 Mei 2021 (PRODI AKUNTANSI - 2021)
Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Skema Pertukaran Pelajar Dalam Perguruan Tinggi Universitas [anabadra dengan Luar Program Studi antara Program Studi Akuntansi Fakult...