Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal
| contributor author | Dwi Oktafia Ariyanti, Muhammad Ramadhan, JS Murdomo |
| date accessioned | Fri, 27 February 2026 |
| date available | Fri, 27 February 2026 |
| date issued | Rabu, 01 Januari 2020 |
| description abstract | Mining activities has grown very much, a given result is very given an advantage for the miners. Nevertheless, activities which promise this also also bring an adverse impact on man and the environment when this activity was undertaken not based on the regulation that has been set. Mining illegally also occurred at the sandbanks Parangtritis, sandbanks I know about the Parangtritis are unique and useful for maintained because it is being very specific with the form of a crescent or bacon and is the one and only sandbanks found in the southeast Asia. Arrangement about mining activities that environmentally sound has set out in various regulation, but this appears to have not run as expected, so may is still needed law enforcement tighter and clear to mining sand conducted an illegal. The research was conducted by juridical normative is the approach that was undertaken based on material law by means of reviewing the theory, the concept, a normative law and the regulatory legislation that deals with this research. This approach is known the approach literature, namely by studying books, regulation and other documents related to this research. Criminal law enforcement of the mining sand illegally in sandbanks Parangtritis has started to walk but not yet optimal .The laws governing about mining sand has been is in a few rules, but the law enforcement not is the responsibility of law enforcement officials just, law enforcement is also a responsibility community in an effort to ahead and recover crimes sand mining illegally. Obstacles faced by law enforcement in dealing with crimes sand mining illegal in sandbanks Parangtritis are the lack of legal awareness to the community, economic factors, the lack of knowledge of the community towards the impact of mining sand illegally and factors law enforcement. |
| subject | Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal |
| title | Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal |
| type |
Baru-baru ini ditambahkan
-
Capacity Restraint Assignment Model Using Fuzzy Travel Cost
Rabu, 01 April 2015 (Nindyo Cahyo Kresnanto - 2015)
Jurnal Internasional Terindeks Scopus...
-
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKUL TAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS .JANABADRA
Kamis, 26 Agustus 2021 (FEB - 2021)
kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)...
-
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya d
Selasa, 05 Januari 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Pasal 1 Tujuan Kerja Sama Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tin...
-
meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka
Minggu, 05 Desember 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tri Dha...
-
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN PRODI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA
Senin, 03 Mei 2021 (PRODI AKUNTANSI - 2021)
Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Skema Pertukaran Pelajar Dalam Perguruan Tinggi Universitas [anabadra dengan Luar Program Studi antara Program Studi Akuntansi Fakult...