PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DI LINGKUNGAN PERADILAN TINGKAT PERTAMA DI YOGYAKARTA
| contributor author | Ishviati Joenaini Koenti |
| date accessioned | Fri, 17 April 2026 |
| date available | Fri, 17 April 2026 |
| date issued | Kamis, 31 Mei 2018 |
| description abstract | Transparency is the principle to open up to the right of the people to obtain correct, honest and non-discriminatory information about governance. Transparency has an important position in implementing" Good Governance", because transparency is a way to realize accountability, and encourage the effectiveness of public participation in the process of organizing the state. The Supreme Court is obligated to provide complete on the website of the court, either the first level, the appeal or the Supreme Court. The Yogyakarta District Court is the General Court, Industrial Relations Court Corruption Act with and Class IA. The Yogyakarta District Court has a website whose content has been fulfilled under the Supreme Court Decree No. 144/KMA/SK/VIII/2007 concerning Information Disclosure in Court and Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number: 1-144/KMA/SK/I/2011 But in case the news has not been updated (updated) with the latest news, the latest news is the news one month ago. Religious Court of Yogyakarta, available website, but at the time of the research, is still in the repair and transfer of data, so can not be seen completeness of content and mission nisi news novelty. State Administrative Court Yogyakarta already has a website whose content has been filled and fulfill what is stipulated in the Decision Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. |
| subject | PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DI LINGKUNGAN PERADILAN TINGKAT PERTAMA DI YOGYAKARTA |
| title | PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DI LINGKUNGAN PERADILAN TINGKAT PERTAMA DI YOGYAKARTA |
| type |
Baru-baru ini ditambahkan
-
Capacity Restraint Assignment Model Using Fuzzy Travel Cost
Rabu, 01 April 2015 (Nindyo Cahyo Kresnanto - 2015)
Jurnal Internasional Terindeks Scopus...
-
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKUL TAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS .JANABADRA
Kamis, 26 Agustus 2021 (FEB - 2021)
kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)...
-
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya d
Selasa, 05 Januari 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Pasal 1 Tujuan Kerja Sama Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tin...
-
meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka
Minggu, 05 Desember 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tri Dha...
-
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN PRODI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA
Senin, 03 Mei 2021 (PRODI AKUNTANSI - 2021)
Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Skema Pertukaran Pelajar Dalam Perguruan Tinggi Universitas [anabadra dengan Luar Program Studi antara Program Studi Akuntansi Fakult...