Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa Khususnya Menge
| contributor author | Ike Kustini Rahayu, Francisca Romana Harjiyatni, Takaria Diana Ethika |
| date accessioned | Fri, 27 February 2026 |
| date available | Fri, 27 February 2026 |
| date issued | Rabu, 04 November 2020 |
| description abstract | This study aims to know the implementation of Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning Village Official in the village official selection organization and factors that cause the lawsuit to Yogyakarta State Administration Court. This study used normative juridical approach through descriptive qualitative study. The study used primary data that was obtained through observation and interview and secondary data that was collected through books review and documents like constitution and others that related to this study. The data was then analyzed qualitatively. The result reveals that the implementation of Regional Regulation of Bantul Regency Number 5 of 2016 concerning Village Official does not resemble the original regulation. It can be seen that the society or the official does not fully understand every article of the regulation and that can lead to misperception. The misperception of the regulation directs to incorrect implementation. This is what is considered as fatal mistakes by the society so that this can be used as a basis for filling a lawsuit to the State Administration Court. |
| subject | Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa Khususnya Menge |
| title | Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa Khususnya Menge |
| type |
Baru-baru ini ditambahkan
-
Capacity Restraint Assignment Model Using Fuzzy Travel Cost
Rabu, 01 April 2015 (Nindyo Cahyo Kresnanto - 2015)
Jurnal Internasional Terindeks Scopus...
-
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKUL TAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS .JANABADRA
Kamis, 26 Agustus 2021 (FEB - 2021)
kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)...
-
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya d
Selasa, 05 Januari 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Pasal 1 Tujuan Kerja Sama Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tin...
-
meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka
Minggu, 05 Desember 2021 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra - 2021)
Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tri Dha...
-
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JANABADRA DENGAN PRODI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA
Senin, 03 Mei 2021 (PRODI AKUNTANSI - 2021)
Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Skema Pertukaran Pelajar Dalam Perguruan Tinggi Universitas [anabadra dengan Luar Program Studi antara Program Studi Akuntansi Fakult...